Malaysia, sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, tantangan dalam menangani kemiskinan masih tetap relevan. Dari tahun 2022 hingga 2025, tingkat kemiskinan di Malaysia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, dan dampak dari peristiwa global seperti pandemi COVID-19.

BACA JUGA : Kesultanan Malaysia: Riwayat Hidup Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah

1. Sumber Data Kemiskinan di Malaysia:

Untuk menilai tingkat kemiskinan, Malaysia mengandalkan data yang dikumpulkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), yang mengukur kemiskinan melalui dua indikator utama: kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif.

• Kemiskinan Mutlak mengacu pada tingkat penghidupan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.
• Kemiskinan Relatif lebih bersifat pada ketidakmampuan untuk menikmati standar hidup yang dianggap normal dalam masyarakat yang bersangkutan, meskipun penghasilan mereka mencukupi untuk kebutuhan dasar.

Selain itu, Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) digunakan untuk mengukur kemiskinan mutlak, yang telah disesuaikan dengan perubahan biaya hidup dan inflasi.

2. Kemiskinan di Malaysia pada 2022:

Pada tahun 2022, Malaysia mengalami penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan mutlak. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, angka kemiskinan mutlak pada tahun tersebut tercatat sebesar 6,2%, menurun dari 8,2% pada tahun 2021. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, yang mempercepat proses pembukaan sektor-sektor ekonomi dan memperbaiki keadaan pasar tenaga kerja.

Selain itu, Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang diperbaharui pada tahun 2019, menilai PGK sebagai RM2,589 sebulan untuk setiap isi rumah di Malaysia, menggarisbawahi betapa pentingnya untuk memperhitungkan biaya hidup yang lebih tinggi di beberapa kawasan.

Pemerintah Malaysia, melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi, berupaya menanggulangi kemiskinan di kalangan kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan, seperti golongan B40 (40% masyarakat berpendapatan rendah).

3. Prospek Kemiskinan di Malaysia pada 2023 dan 2024:

Pada tahun 2023 dan 2024, Malaysia berada pada tahap pemulihan ekonomi yang lebih stabil setelah pandemi COVID-19, namun dampak dari inflasi global, terutama pada harga barang-barang kebutuhan pokok, dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2023, meskipun banyak sektor ekonomi telah pulih, tantangan utama tetap terkait dengan lonjakan harga barang dan kebutuhan pokok, seperti makanan dan bahan bakar, yang telah menyebabkan tekanan lebih besar pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kemiskinan mutlak menurun, ketidaksamarataan pendapatan (kemiskinan relatif) mungkin masih menjadi isu yang signifikan.

Di sisi lain, sektor-sektor yang berkembang seperti teknologi, digitalisasi, dan perindustrian berpotensi memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan bawah, namun untuk mencapai pemerataan, kebijakan yang lebih inklusif diperlukan.

4. Prediksi Kemiskinan pada 2025 dan Tantangan Ke Depan:

Melihat ke depan pada tahun 2025, sejumlah faktor ekonomi global dan domestik berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan di Malaysia. Perubahan iklim, fluktuasi harga barang dan bahan mentah, serta ketegangan geopolitik di tingkat global dapat berdampak pada kestabilan ekonomi negara.

a. Dampak Ekonomi Digital: Salah satu tren utama yang diperkirakan akan berperan dalam pengurangan kemiskinan adalah kemajuan dalam ekonomi digital. Dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi, sektor ini dapat menyediakan peluang kerja baru. Akan tetapi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan dalam teknologi harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di luar kawasan urban.

b. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Namun, tantangan utama yang dihadapi Malaysia adalah ketidaksamarataan pendapatan yang cukup besar. Meskipun pengangguran menurun pasca-pandemi, ketimpangan antara golongan B40, M40, dan T20 masih lebar. Program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan tunai langsung, perlu ditingkatkan agar dapat memberi jaring pengaman yang lebih luas.

c. Pengaruh Inflasi dan Kenaikan Harga Barang: Salah satu tantangan besar yang terus mengancam masyarakat berpendapatan rendah adalah inflasi. Sejak 2022, inflasi di Malaysia mengalami kenaikan, dan meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak inflasi, seperti subsidi makanan, efek dari kenaikan harga barang tetap memberi tekanan besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat berpendapatan rendah.

5. Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan:

Pada 2023 dan 2024, berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah Malaysia untuk menanggulangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan utama mencakup:

• Program Bantuan Tunai dan Subsidi: Program Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) dan Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) telah diperluas untuk membantu kelompok B40 dan mereka yang terjejas oleh kenaikan kos hidup. Bantuan ini memberikan sokongan langsung bagi kelompok rentan.

• Program Pendidikan dan Pelatihan: Untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan, pemerintah fokus pada pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pelatihan vokasional, serta peningkatan akses pendidikan tinggi, diharapkan dapat memberikan peluang ekonomi jangka panjang.

• Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Luar Bandar: Salah satu area prioritas adalah meningkatkan akses infrastruktur di kawasan luar bandar, yang seringkali menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur akan mempermudah akses ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Secara keseluruhan, Malaysia telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan sejak tahun 2022. Namun, ketidaksamaan pendapatan dan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat berpendapatan rendah masih tetap menjadi isu yang perlu ditangani dengan serius. Pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan akses terhadap peluang pendidikan, serta pengendalian inflasi menjadi faktor utama untuk memastikan pengurangan kemiskinan yang lebih merata hingga tahun 2025.

Dari sisi kebijakan, Malaysia perlu terus memperkuat program-program sosial, menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam sektor yang berpotensi berkembang seperti digital dan teknologi, serta memperluas akses infrastruktur di kawasan luar bandar. Dengan langkah-langkah tersebut, Malaysia diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masa depan.